5 Berita Hari Ini: Moeldoko dan Lucinta Luna

Di Balik Diam Istana soal KLB Demokrat yang Angkat Moeldoko

Moeldoko – Sejumlah kader yang telah dipecat DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).

Dalam KLB itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menyorot peran Moeldoko dalam kisruh kepengurusan Partai Demokrat.

Restu itu, kata dia, bisa dinilai dari tindakan diam para jajaran Istana Kepresidenan.

“Istana diam aja kan selama ini menjadi indikasi kuat adanya ‘restu’ itu.

Sekarang objektif saja, kalau pemerintah dalam hal ini Pak Moeldoko melakukan itu, pasti dibiarkan, pasti dibiarkan,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/3).

Ujang menilai pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko tak akan terjadi bila dilarang oleh pihak Istana atau Presiden Jokowi.

Sebab, mengambil alih posisi kepengurusan partai yang secara resmi sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM merupakan tindakan inkonstitusional.

Saya menduga, pak Moeldoko enggak lanjut aja karena enggak ada tanda-tanda pelarangan itu,” kata dia.

Lebih lanjut, Ujang menilai restu Istana bagi Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat bisa menjadi modal untuk kepentingan politik pemerintah ke depan.

Salah satunya dengan menipiskan kekuatan oposisi partai politik yang berada di parlemen saat ini.

Diketahui, Partai Demokrat merupakan parpol yang memiliki sikap tak bergabung dengan pemerintah Jokowi.

Melihat hal itu, Ujang menilai Moeldoko berupaya ‘menaklukkan’ oposisi dengan cara menarik Demokrat bergabung ke barisan pemerintahan.

Upaya itu, kata dia, diharapkan membuat pelbagai kebijakan dirancang oleh pemerintah bisa mudah terealisasi di parlemen dan tak ada penolakan yang berarti.

Ujang menilai langkah intervensi dari istana mencampuri urusan internal partai politik membuat iklim demokrasi Indonesia menjadi rusak.

Di sisi lain, ia juga menyatakan sudah seharusnya kekuatan oposisi partai politik di parlemen tetap berlangsung dan terjaga.

Karena dalam teorinya ‘power tends to corrupt,’ makanya dalam konteks ini mengambil alih partai Demokrat juga masuk dalam kategori abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan,” kata dia.

Senada, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai pengambilalihan kursi Ketum Partai Demokrat oleh Moeldoko melalui KLB turut mengindikasikan adanya restu istana.

Terlebih, Moeldoko, yang berstatus sebagai orang di dalam lingkaran Istana, langsung menjadi ketua umumnya.

Ubed menilai sikap Istana yang tak kunjung merespons upaya yang dilakukan Moeldoko melakukan KLB menjadi isyarat penting adanya restu yang diberikan.

Tapi ini aparat kan diam enggak ada upaya serius,” kata dia.

Di sisi lain, Ubed menilai ada agenda politik tersembunyi di balik istana memberikan restu bagi Moeldoko untuk ambil alih Partai Demokrat.

Salah satunya bisa dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memberikan kendaraan politik baru ke depan bagi anak-anak dan menantunya yang kini berkiprah di dunia politik.

Ini dampak dari pecah haluan di PDIP dan ada upaya membuat kendaraan baru di istana,” kata Ubed.

Pakar politik Saiful Mujani menilai KLB Demokrat yang memilih Moeldoko jadi Ketua Umum adalah ironi luar biasa.

Karena itu Mujani menilai di era demokrasi saat ini, pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko adalah ironi luar biasa.

“Di era demokrasi sekarang Demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Selengkapnya.